Beritaterkini |NABIRE – Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) kembali menggelar aksi penyampaian aspirasi Jilid III di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (15/9/2026). Aksi tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan persoalan pendidikan di Papua.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program MBG di seluruh Papua. SPWP menilai anggaran program tersebut sebaiknya dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan, terutama pendidikan gratis, pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
Massa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. SPWP menyoroti sejumlah laporan dugaan keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut di beberapa daerah. Salah satunya laporan dugaan keracunan di Depapre, Kabupaten Jayapura, yang menurut massa menimbulkan banyak korban. SPWP meminta pemerintah membuka secara transparan penanganan setiap kasus dan mengusut penyebab serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Dalam tuntutannya, massa juga menyampaikan klaim mengenai dugaan 50 ribu korban keracunan MBG. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan massa aksi dan masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari pihak berwenang. SPWP meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan kasus tersebut sebagai bencana kesehatan nasional apabila jumlah korban dan dampaknya memenuhi kriteria yang berlaku.
Selain persoalan MBG, SPWP menyoroti berbagai masalah pendidikan yang dinilai masih dihadapi masyarakat Papua. Massa menyampaikan persoalan buta huruf, keterbatasan akses pendidikan, kondisi fasilitas sekolah, serta pembiayaan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua. Mereka meminta pemerintah mengembalikan sekaligus meningkatkan anggaran pendidikan agar kebutuhan dasar pendidikan dapat terpenuhi secara lebih luas.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPWP meminta pemerintah menghentikan pembangunan dapur SPPG di seluruh wilayah Papua. Massa juga menolak pembagian MBG yang dinilai dilakukan secara memaksa kepada siswa di sekolah.
SPWP turut meminta agar program MBG tidak melibatkan unsur militer di wilayah yang menurut massa masih berada dalam situasi konflik. Massa juga membawa isu dugaan militerisasi di lingkungan pendidikan dan meminta pemerintah menghentikan segala bentuk keterlibatan maupun tindakan yang dinilai dapat menciptakan tekanan terhadap aktivitas pendidikan dan ruang belajar siswa.
Dalam aksi tersebut, SPWP juga menyampaikan dugaan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG maupun pelajar yang menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka. Massa meminta pemerintah memastikan siswa dan pelajar dapat menyampaikan pendapat secara aman tanpa tekanan maupun intimidasi.
Secara keseluruhan, SPWP menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup penghentian program MBG di Papua dan pengalihan anggarannya untuk pendidikan, pengusutan dugaan kasus keracunan MBG, peningkatan anggaran pendidikan, penghentian pembangunan dapur SPPG, penolakan dugaan pemaksaan pembagian MBG, penolakan keterlibatan militer dalam program tersebut di wilayah konflik, penghentian dugaan militerisasi di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap siswa dan pelajar dari dugaan teror maupun intimidasi.
Aksi SPWP Jilid III menjadi bagian dari penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus dorongan agar sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia mendapat perhatian lebih besar dalam pembangunan Papua.
